Otonomi

Sampai hari ini, Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih berlaku. Sampai hari ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa hukum salah satu agama telah menjadi hukum positif di sini.
Namun, beberapa tahun terakhir ada beberapa hal yang bisa disebut inkonstitusional. Beberapa daerah membuat serangkain perda yang berkaitan dengan agama. Padahal, pada UU no 32/1999 pasal 10 jelas disebutkan agama dikecualikan dari kewenangan pemerintah daerah. Artinya, urusan agama termasuk urusan pemerintah pusat.
Dimulai oleh Pemda Bulukumba yang membuat tiga perda kental mengadopsi hukum salah satu agama, pemda-pemda lain ikut membuatnya. Bahkan ada yang menyalin mentah-mentah. Kini berbagai daerah ikut-ikutan mengadopsi kebijakan Pemda Bulukumba itu.
Mengatur tentang moral pribadi warga, tapi tidak lupa korupsi APBD.

konvoi

Kediri, 1251 Masehi
Para penduduk yang tengah melewati jalan negeri harus segera menyingkir ke tepi jalan dan segera menyusun sembah begitu melihat umbul-umbul pembesar di kejauhan. Umbul-umbul menandakan pembesar akan lewat. Pembesar berhak menikmati jalan bebas hambatan dan sembah dari penduduk. Barang siapa tidak bersembah, tebasan batang tombak menanti. Sembah harus tetap disusun sampai debu rombongan pembesar saja tersisa sementara pembesar sudah jauh.

Yogyakarta, 2002 Masehi
Sejak pukul 08.00 area kampus UGM tidak dapat dilewati bis yang biasanya melintasi jalan-jalan dalam lingkungan sekolah itu. Polisi memberhentikan setiap pengendara yang dengan lancang menaiki kendaraannya ke arah kampus. Tidak sedikit yang harus berjalan memutar. Tidak sedikit pula yang harus berjalan kaki berkilo-kilo meter untuk dapat bis (biasanya cukup berdiri di depan fakultas).
hari itu, Ibu presiden berkenan berkunjung ke kampus. Demi keselamatan ibu terhormat, tidak ada kendaraan umum boleh lewat. Penduduk? apa boleh buat harus berjalan kaki agar iring-iringan kendaraan ibu terhormat bisa lewat dengan lancar.

Jakarta, 2004 Masehi
Delapan orang tewas dalam tabrakan beruntun di jalan tol jagorawi. Peristiwa rabu pagi itu terjadi saat jalan tol tengah dipadati arus kendaraan yang mengangkut para pekerja ke tempat kerja masing-masing. Tabrakan itu terjadi lima menit sebelum iring-iringan Bapak Presiden yang terpilih sebulan sebelumnya.
Polisi pengawal iring-iringan merasa telah menjalankan prosedur dengan benar. Berdasarkan prosedur, polisi berhak memberhentikan lalu lintas mereka yang membayar untuk lewat JALAN BEBAS HAMBATAN. Juru bicara bapak terhormat dengan sigap menyatakan sopir kendaraan terdepan bersalah karena berhenti mendadak di jalan bebas hambatan. Tidak disingung bahwa sopir itu berhenti karena ada hambatan dari petugas.

Organisasi

Kamis lalu saya membeli kotak kartu nama. Niat itu sudah lama berada di benak. Namun baru Kamis lalu akhirnya terwujud. Keinginan membeli kotak itu tidak lepas dari kejengkelan saat mencari kartu nama dengan metode penyimpanan sebelumnya.
Sebelum ini, saya memilih buku dan kantong sebagai penyimpan kartu. Akibatnya saya kerap harus menghabiskan waktu cukup lama untuk mencari satu kartu.
Segera setelah kotak dibeli, saya susun kartu-kartu itu dalam kotak baru. Puas sekali saya saat menyusun kartu-kartu itu. Di tengah penyusunan, saya menemukan ada beberapa kartu yang ternyata tidak dibutuhkan lagi. Saya juga menemukan kartu ganda atau kartu berbeda tapi atas nama orang yang sama. Cukup banyak kartu yang saya buang atas pertimbangan-pertimbangan itu.
Setelah kartu selesai disusun, saya lebih mudah menemukan apa yang cari, seperti yang baru saja dilakukan.
Kerapian dan efektifitas memang mempunyai harga. Dalam kasus kartu-kartu itu, saya harus keluar uang untuk beli kotak dan menyediakan waktu untuk menyusun kartu ke dalam kotak. Sering, setelah semua disusun ulang, ditemukan sesuatu yang tidak layak digunakan atau disimpan.
Kerapian dan efektifitas memang ada harganya. Namun untuk kelancaran yang tersedia, saya pikir itu pantas. Tidak ada salahnya menata ulang.

Domestik

Beberapa dari anda mungkin ingat iklan televisi tentang produk dari salah satu grup industri di Indonesia beberapa tahun lalu. Setiap iklan akan berakhir , muncul pimpinan grup itu sambil duduk di ruang kerjanya dan mengucapkan "Cintailah ploduk-ploduk dalam negeli"
Lelaki itu memimpin grup industri manufaktur yang membuat berbagai macam produk, mulai dari sendok hingga mesin cuci. DI Jawa Timur, grup usahanya termasuk yang terbesar dan terlikuid.
Lelaki itu dan orang-orang lain di Departemen Perindustrian selalu mendengungkan agar menggunakan produk buatan dalam negeri. Alasannya, semakin banyak produk dalam negeri dibeli, semakin tinggi pula produktifitas industri dalam negeri. Hal itu berarti buruh pabrik itu akan menikmati kesejahteraan lebih baik.
Namun, beberapa bulan lalu harga minyak naik dan industri mengantungkan sumber energinya pada minyak. Akibatnya, banyak industri kembang-kempis, termasuk milik lelaki itu. Saat minyak mahal, daya beli menurun, lelaki itu dan industrialis lainnya menghadapi gelombang tuntutan kenaikan upah buruh. Berdenyut kepala mereka atas tuntutan itu.
Lelaki itu dan kawan-kawan industrialisnya mengeluarkan sinyalemen bila dipaksa naik, dikhawatirkan unit produksi terpaksa pindah ke negara lain yang buruhnya lebih efisien.
Lelaki itu mungkin lupa, sejak beberapa waktu lalu gelombang pemindahan itu sudah terjadi. Sepatu-sepatu terkenal tidak lagi dibuat di Jawa Barat. Makanan-makanan ringan dibuat di balik tirai bambu.
Ribuan jenis produk dari balik tirai bambu menyerbu pasar-pasar dalam negeri. Sebagian besar produk itu dijual dengan harga tidak masuk akal karena terlalu murah. Satu unit radio mini dijual Rp 10.000. Bagaimana cara industri dalam negeri membuat barang seperti itu?
Para pemimpin dalam negeri lalu mencoba mencari cara agar pemilik pabrik tidak memindahkan unit usahanya. Dengan tegar, diajukan revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Seluruh revisi menghapuskan hak pekerja untuk sejahtera, mendapat jaminan keamanan kerja, hak cuti, dan sebagainya.
Para pemimpin menyatakan tidak benar bila itu mengorbankan buruh. Itu cara memancing investasi masuk. Bila investasi masuk, buruh juga akan diuntungkan karena akan banyak lapangan pekerjaan.
Investasi, berkali-kali konferensi tentang menarik investasi digelar. Sesaat setelah tsunami menerjang Aceh dan Nias, tergelar infrastructure summit yang antara lain menghasilkan kesepakatan investasi pembangunan infrastruktur. Demi memancing investor, pemerintah segera membuat PP 36/2005 yang antara lain menetapkan tanah bisa digusur atas nama kepentingan umum dan tanpa ganti rugi yang sesuai. Sampai sekarang, sebagian besar investasi masih nol besar.
Investasi dan demi itu pekerja dikorbankan. Di China, harga buruh lebih mahal. Namun berduyun-duyun investor menyerbu negeri itu. Pejabat pemerintah tidak segan melayani investor sampai ke kamar tidur. Di sini, baru mendarat di bandara sudah dikenai pungutan dan segera menyusul daftar pungutan lain.
Ada pepapatah melayu "Buruk muka cermin di belah". Kerja sendiri tidak becus, salahkan orang lain.

Spartacus

Pernah mendengar seseorang bernama Spartacus? Dia seorang budak yang memimpin pemberontakan budak terhadap tuan-tuan Romawi sekitar tahun 79 sebelum masehi (beberapa menyatakan tahun 73 SM). Dua pasukan romawi dihancurkan. Pasukan ketiga dipermalukan, meski akhirnya pasukan itu membasmi kelompok Spartacus.
Saat pemberontakan itu berlangsung, Romawi benar-benar ketakutan. Mungkin sama takutnya terhadap bangsa Hun yang menguat di bawah Attila dan mengancam kejayaan Roma 400 tahun kemudian.
Di bawah ancaman pemberontakan Spartacus, Roma yang telah kehilangan dua legiun pasukannya, berada di bawah pimpinan senat. Saat itu, senat terutama diisi oleh bangsawan atau orang kaya. Pengiriman pasukan pembasmi kelompok Spartacus, juga atas keputusan senat.
Setelah dua legiun hancur, beberapa anggota senat mengusulkan agar tembok kota Roma diperkuat untuk menyambut serangan Spartacus.
Crassus, seorang anggota senat dan salah satu orang terkaya di Roma setuju dengan Aggripa, pengusul pembangunan itu. Ia setuju bukan tanpa syarat. Ia tahu, kontrak pembangunan akan melibatkan dirinya karena punya sumber daya amat besar untuk itu.
Namun, ia punya ambisi lebih besar. Sejak lama ia mendengungkan Roma membutuhkan model kepemimpinan yang lebih kuat daripada senat yang kerap ribut tentang sesuatu hal yang tidak jelas. Kerap juga keributan itu bukan soal kemakmuran rakyat, melainkan lebih soal kepentingan mereka dan teman-temannya. Padahal, filosofi pembentukan senat adalah agar rakyat terlibat dalam pemerintahan dan pemerintahan itu memakmurkan rakyat.
Lewat persetujuan atas kontrak itu, Crassus ingin mewujudkan cita-citanya. Ia akan membagi kontrak itu dengan Aggripa, yang di senat kerap bertentangan dengan dia, asalkan didukung soal rencananya membentuk pasukan sendiri untuk menyerbu Spartacus.
Crassus berharap, jika menang ia mendapat pembenaran untuk menjadi pemimpin tunggal. Aggripa setuju saja soal pembagian kontrak itu. Ia mendapat uang dan Crassus mendapat kejayaan.
MEREKA BERTENTANGAN DI HADAPAN PUBLIK. NAMUN MEMBUAT KONSESI DI BELAKANG
Gara-gara ulah dua orang itu, saya jadi teringat dengan beberapa pengusul hak angket. Saya juga hanya tersenyum saat mengingat di mana pengusul itu bekerja. Filosofi pembentukan tempat mereka bekerja, kurang lebih sama dengan filosofi pembentukan senat. Jadi, harap maklum kalau cara kerjanya seperti senat.

NIMBY

Mulai 22 Maret 2006, pengguna jalan di Surabaya akan menikmati rekayasa lalu lintas satu arus di Jalan Ahmad Yani. Beberapa waktu lalu, seorang pensiunan TNI-AD pernah memaparkan hasil pengamatan selama 10 tahun terhadap lalu lintas di jalan itu dan sekitarnya. Ia bahkan merekomendasikan agar Jalan ahmad Yani dibuat satu alur saja.
Entah apa polisi ikut saran orang itu atau tidak, yang jelas mereka memberlakukan lalu lintas satu alur pada jam berangkat dan pulang kerja.
Alasan polisi, langkah itu diambil untuk mengurangi kemacetan. Di Surabaya, pertumbuhan jumlah kendaraan tidak bisa diimbangi dengan pertambahan jalan. Satu-satunya jalan adalah rekayasa lalu lintas.
Jadi, pada pagi hari arus ke dalam kota lebih diutamakan. Sore hari, arus ke luar kota lebih diutamakan. Akibatnya, orang yang akan masuk Surabaya dari arah Sidoarjo atau Mojokerto harus rela berputar di tempat yang lebih jauh.
Selanjutnya, mulai 1 april 2006, Pemerintah kota Surabaya memberlakukan pengaturan jam kerja. Anak sekolah harus masuk dan berangkat lebih pagi. Setelah itu giliran para pekerja. Alasannya, kalau semua berangkat bersama, akan timbul kemacetan seperti selama ini terjadi.
Mungkin pembuat kebijakan itu lupa, tidak sedikit anak sekolah yang diantar oleh orangtuanya yang sekaligus berangkat kerja. Mungkin juga dilupakan, bahwa tidak sedikit sekolah yang sudah memulai pelajaran sebelum pukul 07.00.
Saya pernah bertemu dengan seorang siswi SMU yang menyatakan setiap pagi berangkat dari rumah pukul 05.00 dan baru tiba di rumah lagi paling cepat pukul 16.00. Apa itu kurang pagi?
Pemerintah Kota Surabaya dan Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya beralasan pengaturan itu untuk mengurangi kemacetan.
Kita patut menghargai upaya itu. Hanya, rasanya kita juga patut bertanya, apakah itu tidak seperti mengendalikan akibat. Salah satu penyebab utama kemacetan adalah jumlah kendaraan lebih banyak daripada daya dukung jalan.
Patut dipertanyakan, mengapa tidak membatasi jumlah kendaraan baru?
Betul bahwa itu tidak mudah. Untuk, perlu dipersiapkan sarana trasportasi publik yang memadai. Di surabaya, sulit mengatakan hal itu tersedia.
Selain ketiadaan sarana transportasi publik, juga ada persoalan politik anggaran. Pertambahan jumlah kendaraan berarti pertambahan pendapatan daerah. Pemrov Jatim sudah menegaskan salah satu sumber pendanaan pemilihan gubernur adalah pajak kendaraan bermotor.
Tetapi sekali lagi, semua seperti menangangi akibat tanpa mengendalikan sebab.
Itu juga mencerminkan ego sektoral yang tinggi. Tidak masalah lalu lintas ke kabupaten/kota lain macet, asal tidak di kota saya.
Mungkin ini gara-gara penyebaran akut sindrom NIMBY (Not In My Back Yard)